Terkait PT Datama, Tar Tar Sebut Perwako Kangkangi 45 Anggota DPRD Pekanbaru

PEKANBARU, Muaramars.com — Gonjang Ganjing Masalah Perparkiran di Kota Pekanbaru telah membuat semua Elemen Masyarakat Resah dan Gelisah. Bukan hanya Masyarakat saja yang merasa kebingungan, Para Pelaku Bisnis dan Pengusaha Lainnya juga ikut terkena imbasnya.

Termasuk yang disampaikan oleh Tar-Tar Simanjuntak. Sosok yang mengaku bahagian dari Pendiri Ormas Pemuda Pancasila di Provinsi Riau ini juga ikut Geram dengan terbitnya Perwako tentang Perparkiran di Kota Pekanbaru.

Pria berumur 72 tahun ini merasa Aneh dengan Kebijakan Pemko Pekanbaru, yang justru secara Spontan tanpa Prosedur yang jelas Menunjuk PT Datama sebagai Pemenang Tender.

“Bayangkan saja, hanya dengan Perwako, Pak Firdaus telah nyata-nyata Mengangkangi 45 Anggota DPRD, para Wakil Rakyat selaku Pemegang Mandat lebih dari 1 Juta Jiwa di Kota Pekanbaru ini” ungkap Tar-Tar dengan nada Geram.

Ditempat yang sama, Ketua Umum Gabungan Lembaga Anti Korupsi Indonesia, mengajak semua pihak agar dapat lebih tenang dalam menyelesaikan masalah tersebut.

“Bagi kami, siapapun Pengelolah Parkir di Kota Pekanbaru ini, Wajib Menjunjung Tinggi Asas Salaing Menguntungkan, terutama dalam rangka Meningkatnya Kesejahteraan para Pekerja, yakni para Juru Parkir” harap Larshen Yunus S.Sos Sc SE CLA MM M.Si.

Selain hal itu, Yunus sapaan akrab Ketua Umum Gabungan Lembaga Anti Korupsi Indonesia ini juga tak bosan-bosannya Mengingatkan, agar Para Pelaku Usaha Harus Taat Asas, dengan Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu Tindak Pidana Korupsi.

Bertempat di Kedai Kopi Laris (17/2/2020), Jalan Karet daerah Pasar Bawah, Kota Pekanbaru, Tar-Tar Simanjuntak dan Karta Atmaja sangat Kecewa dengan Pemko, Pimpinan Walikota Firdaus. Pihaknya berencana akan melakukan suatu Perlawanan, namun dengan cara-cara yang Elegan.

“Anda boleh tanya sama siapa saja, boleh sama Pak Ahmad Bebas, Pak Doktor Hewan Chaidir, Pak Herman Abdullah dan Kepada Para Tokoh di Kota ini, Bahwa saya yang Membuka sekaligus Memulai duluan Kegiatan Perpakiran di Kota Pekanbaru. Tapi, kok Justru kami yang Dizholimi Seperti ini ?” tutur Mantan Ketua FKPPI Kota Pekanbaru itu.

Lanjutnya lagi, terdapat informasi yang masih dibungkus Dugaan. Bahwa Keterpilihan PT Datama sebagai Pemenang Tender Parkir di Kota Pekanbaru ini, merupakan Wujudnyata dari Praktek Balas Jasa antara Walikota Firdaus dengan Deddy Handoko Alimin, selaku Bos Besar PT Datama.

“Ini masih Dugaan, Saya dapat informasi itu dari Rekanan Kerja Saya. Bisa Kacau kalau hal tersebut memang benar terjadi” pungkasnya.

Sampai diterbitkannya Berita ini, Tar-Tar selaku Tokoh Masyarakat di Dua Provinsi (Riau-Kepri), kembali Mengingatkan agar Pemko dapat bekerja secara Baik dan Profesional.

“Bagi Saya, Terpilih atau Tidak sebagai Pengelolah Parkir bukan menjadi suatu Masalah. Hanya saja Pemerintah mesti Menjamin Kesejahteraan Para Juru Parkir dibawah Naungan PT Datama tersebut” tutup Tar-Tar, mengakhiri Pernyataan Persnya.

Diwaktu yang sama, melalui sambungan WhatsApp pribadinya, Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi Partai Golkar angkat bicara, menurutnya sejauh ini PT Datama sangat tidak Profesional dalam menjalankan Tupoksinya.

Menurut Ida Yulita Susanti SH MH, bahwa sampai saat ini PT Datama masih menggunakan Fasilitas Daerah dan Hal itu sangat jelas Melanggar Ketentuan Hukum yang berlaku.

Berikut ini, isi Pernyataan Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Peraih Suara Terbanyak pada Pileg tahun 2019 yang lalu. Melalui WhatsApp pribadinya, Ida mengatakan seperti berikut ini: (Tanpa di-Edit)

Sebagai informasi ..PT Datama tanda tangan kontrak 1 januari.utk mengeloka parkir zona 3. Seharusnya PT Datama menyiapkan seluruh sarana prasana dlm pengelolaan parkir.krn pengelolaan dgn sistim kerjasama operasional tdk boleh menggunakan barang milik daerah..hanya kerjasama dlm manejemen saja..itu di atur dlm Permendagri no 79 tahun 2018.tapi faktanya skrg semua fasilitas dilapangan yg digunakan masih barang milik daerah..seperti
.1 belum ada identitaa jukir seperti bet nama dan seragam jukir. 2. Masih menggunakan sarana rambu lalu lintas yg di beli dr APBD…
Dari uraian di atas sangat jelas PT Datama tdk propesional dlm menjalankan kesepakatan kontrak..apkh benar dibalik PT Datama ada cukong penyumbang dana Pilkada???

(*)