Jakarta || Muaramars.com || — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri beberapa waktu lalu dianggap sebagai sinyal kuat akan adanya pergantian pimpinan di kedua institusi tersebut, yakni Panglima TNI dan Kapolri.

Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI) Noor Azhari menyebut bahwa sudah saatnya Presiden Prabowo menerapkan strategi dan taktik nyata dalam kepemimpinannya. Menurutnya, Prabowo memiliki kewenangan penuh untuk melakukan reformasi di tubuh institusi pertahanan dan keamanan agar menjadi lebih baik, senin 03/02=2025

“Presiden Prabowo memiliki kewenangan penuh untuk melakukan reformasi di tubuh institusi pertahanan dan keamanan agar menjadi lebih baik,” ujar Noor Azhari.

Noor Azhari menegaskan bahwa TNI-Polri sebagai abdi negara harus setia pada cita-cita para pendiri bangsa, bukan kepada oligarki feodal. Ia menyoroti bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Agus Subiyanto adalah pejabat yang dilantik pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Prabowo Subianto tampaknya orong ‘hibernasi’ dan mental patriotisme di dalam institusi negara. Namun, langkah tersebut masih kurang efektif. Presiden harus menggunakan kuasanya dengan mengganti pimpinan TNI dan Polri,” imbuhnya.

Menurut Noor, perubahan tersebut bukan sekadar penyegaran simbolik tetapi harus menempatkan sosok-sosok yang memiliki semangat patriotisme sejalan dengan visi Presiden Prabowo. Apalagi anggaran pertahanan dan keamanan mengalami peningkatan signifikan, baik dalam alokasi modernisasi alutsista maupun operasional kelembagaan.

“Dengan demikian, pengangkatan Panglima TNI, Kapolri, dan pimpinan institusi negara lainnya harus sejalan dengan frekuensi kepemimpinan Presiden demi memastikan efektivitas kebijakan pertahanan dan keamanan nasional,” tegasnya.

MPSI kembali menekankan pentingnya reformasi kelembagaan untuk mengembalikan sistem negara hukum yang berdaulat serta menjaga kepercayaan publik dalam koridor demokrasi.

“Dikutip dari sumber berita relita. Transparansi dan akuntabilitas kelembagaan harus menjadi prioritas sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh seluruh rakyat Indonesia,” tutur Noor Azhari.

Selain itu, ia meminta Presiden Prabowo mengevaluasi jajaran staf terdekatnya, terutama mereka yang berasal dari kalangan prajurit TNI-Polri dengan harta kekayaan fantastis.

“Tidak boleh ada contoh buruk di mana prajurit muda yang seharusnya mengabdi pada negara justru memiliki kekayaan hingga Rp15 miliar dalam usia yang masih relatif muda. Jangan sampai mentalitas ini merusak integritas institusi TNI-Polri, di mana anggotanya hanya bergabung demi menjadi kaya dan berkuasa, bukan untuk mengabdi pada bangsa dan negara,” pungkasnya.(Mars/Rls)**

Edito :  R- (01)