Galian C Ilegal Bebas Beroperasi di Pasar Minggu Kandis. Diduga APH (Polisi) setempat Sudah Dapati Upeti Hingga Tidak Sanggup Menindaklanjuti, Undang Undang Pertambangan di Abaikan mestipun spanduk larangan tambang tampa izin di tanam Kapolda riau Irjend Herry di Kuansing terkait tambang ilegal merusak lingkungan, tidak membuat pengusaha takut, ada uang, stor usaha jalan, izin abaikan.
SIAK – KANDIS || Muaramars.com || — Aktivitas galian C di Pasar Minggu, Kecamatan Kandis,Kabupaten Siak diduga kuat beroperasi tanpa izin yang sah. Ironisnya, praktik yang melanggar hukum ini terus berlangsung tanpa adanya tindakan tegas dari pemerintah daerah, seolah-olah kebal terhadap peraturan yang berlaku, Ahad (07/9/2025)**
Keresahan mendalam dirasakan oleh warga sekitar. Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaannya karna adanya aktifitas galian c ilegal tersebut membuat debu bertebaran yang mengundang influ inza sama warga yang melintas khusus warga setempat, tidak itu saja bahkan pasum seperti jalan rusak.”Aktifitas galian itu sudah lama beroperasi tetapi tidak pernah ditertibkan oleh oknum Polisi dan Forkopimcam kandis, mungkin oknum oknum berkopeten sudah kenyang dengan siraman upeti kali pak ungkap Narsum tim,
bahkan kami sangat merasa tidak nyaman karna jalan jadi rusak dan debu bertebaran.jelas warga yang tidak ingin menyebutkan namanya.
Sudah jelas aktifitas galian c ilegal tersebut melanggar aturan undang – undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, aktivitas galian C ilegal ini terus berjalan tanpa hambatan. Pasal 158 dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa pelaku penambangan tanpa izin dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal Rp100 miliar.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengancam pelaku dengan pidana paling lama 3 tahun dan denda hingga Rp3 miliar jika tidak memiliki izin lingkungan.
Masyarakat Kecamatan Kandis sendiri berharap pemerintah segera bertindak tegas terhadap aktivitas penambangan ilegal ini.
Penegakan hukum jangan lemah karena upeti yang di duga dinilai telah memberikan ruang bagi praktik-praktik yang merugikan masyarakat dan lingkungan. Tindakan nyata dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk menghentikan kerusakan lingkungan lebih lanjut dan memberikan keadilan bagi warga yang terdampak”,
Selain polisi, pihak Forkopimda, hingga Forkopimcam serta merta Dinas ESDM Provinsi Riau jangan duduk Di kursi Empuk saja, jalankqn tugas anda, tutup warga. (Mars/Tim)***
~Tegakkan Kebenaran Demi Keadilan
Simbol “Pantang Menyerah” (Lakukan yang terbaik, sekalipun anda di benci) wartawan media Online Muaramars.com Grup siap berlayar mestipun badai besar menghalang,
Redaksi muaramars.com.menerima Artikel, informasi masyarakat di seluruh pelosok nusantara, yang bersipat akurat disertai kiriman data data yang valit, tampa SARA dan bersipat tampa unsur fitnah, sakit hati,dendam dan lain lain. Disertai data lengkap identiras narasumber,
Silahkan kirim ke WhatsApp
0823-8103-1768 (redaksi)
