PEKANBARU || Muaramars.com || – Beredar surat terkait usulan seleksi terbuka (Asesmen) jabatan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau ke Menteri Dalam Negeri c.q Direktur Jenderal Otonomi Daerah.
Surat yang akan diusulkan Penjabat Gubernur Riau (Gubri), Rahman Hadi tersebut terdiri tiga point terkait pengisian kekosongan jabatan Sekdaprov Riau.
Padahal sebentar lagi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau terpilih segera dilantik oleh Presiden . Jika tidak ada halangan, pelantikan direncanakan 7 Februari 2025 mendatang. Namun beredar di media, Mendagri mengusulkan pelantikan bertahap serentak mulai 1 Januari 2025 bagi kepala daerah yang tidak ada gugatan di MK.
Sementara Pilgub Riau sendiri tidak ada gugatan. Jika pelantikan kepala daerah bertahap secara serentak mulai 1 Januari 2025, maka tinggal menunggu waktu beberapa minggu lagi. Namun apakah mungkin, Pj Gubernur Riau mengusulkan pengisian kekosongan jabatan Sekdaprov Riau dengan waktu sesingkat itu, dikutip dari cakapla.
Terkait rencana usulan pengisian jabatan Sekdaprov Riau, Pengamat Komunikasi Politik, Dr Aidil Haris yang juga Akademisi Universitas Muhammadiyah Riau menilai rencana pengisian jabatan Sekdaprov Riau oleh Pj Gubri terlalu berambisi tanpa mempedulikan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau.
“Kenapa Pj Gubernur Riau Rahman Hadi tidak sabar menunggu? Kan, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau terpilih tak lama lagi. Ada apa ini?” kata Aidil, Jumat (20/12/2024).
Jika pun Pj Gubri ingin melakukan pengisian jabatan Sekdaprov Riau, kata Aidil, seharusnya Pj Gubernur Riau harus melakukan komunikasi politik dengan Gubernur maupun Wakil Gubernur Riau terpilih.
“Kan yang mau memakai Sekdaprov Riau ini nanti kan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau terpilih. Harusnya Pj Gubernur bangun komunikasi politik dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau terpilih terpilih. Supaya program di awal 2025 bisa sinergitas dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau terpilih. Sebab jabatan Sekdaprov Riau jabatan strategis,” ujarnya.
Jika pengisian jabatan Sekdaprov Riau tidak koordinasi dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau terpilih, Aidil menilai Pj Gubernur Rahman Hadi tidak menghargai pemimpin Riau selanjutnya.
“Cara-cara seperti itu kan kurang elegan di Bumi Melayu Riau ini. Hargailah Gubernur dan Wakil Gubernur Riau terpilih. Apa salahnya dibungun komunikasi politik dengan baik terkait pengisian jabatan ini,” tegasnya.
Berdasarkan informasi dari salah satu tim Gubernur dan Wakil Gubernur Riau terpilih, Pj Gubri Rahman Hadi telah memanggil Gubernur Riau terpilih untuk membahas tim transisi sebelum pelantikan.
Dalam pertemuan itu juga disepakati, bahwa untuk pengisian jabatan juga akan dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Riau terpilih. Namun belakang tersebar surat yang akan ditandatangani Pj Gubri terkait usulan pengisian jabatan Sekdaprov Riau ke Mendagri.
Berikut isi surat rencana usulan pengisian jabatan Sekdaprov Riau yang akan diteken Pj Gubri:
Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/1575/8SJ tanggal 29 Maret 2024 Perihal Kewenangan Kepala Daerah Pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian, dengan hormat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:
1. Saat ini terdapat kekosongan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Riau dikarenakan pejabat sebelumnya mengikuti pemilihan kepala daerah (keputusan pemberhentian dengan hormat terlampir).
2. Rencana pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah akan dilaksanakan melalui mekanisme seleksi terbuka.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohonkan saran dan petunjuk agar proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Riau sesuai dengan ketentuan peraturan. Tutupnya”,
Editor : Umar Ocu
