Kader PKB Sentil Keterlibatan Luhut dalam Sengketa 4 Pulau

Aceh || Muaramars.com || — Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muslim Ayub, menyentil keras peran Luhut Binsar Pandjaitan dalam kisruh empat pulau yang menjadi sengketa antara Aceh dan Sumatra Utara.

Ia menyoroti kemungkinan adanya kepentingan investasi asing yang melibatkan Luhut, terutama dari Uni Emirat Arab dan China. Jum’at (12/06/2025).

Menurutnya, keputusan pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menetapkan Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang masuk wilayah Sumut tidak lepas dari potensi kekayaan alam di kawasan tersebut.

“Kalau memang tidak ada sesuatu yang besar di sana, mengapa begitu ngotot memindahkan wilayah? Ini soal cadangan migas dan investasi asing,” ungkap Muslim Ayub

Ia menduga, janji investasi yang dulu pernah disampaikan Luhut ke Aceh Singkil berkaitan dengan langkah pemerintah saat ini.

Diketahui, sekitar empat tahun lalu Luhut pernah menyampaikan rencana investasi dari UEA dan China di Pulau Banyak saat masih menjabat sebagai Menko Marves.

Muslim menilai, janji tersebut kini justru berdampak pada berkurangnya wilayah Aceh, bukan membawa manfaat.

Di sisi lain, ia juga mengkritik cara Luhut mengomentari pihak-pihak yang menolak keputusan Mendagri.

“Jangan merasa paling tahu soal investasi, tapi tidak peduli wilayah adat masyarakat,” ujarnya tegas.

Empat pulau tersebut selama ini diklaim masuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil, namun per tanggal 25 April 2025, Mendagri menetapkannya sebagai bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumut.

Kebijakan ini memicu reaksi keras dari masyarakat dan pejabat di aceh

Dikutif dari Pelita.com. Gubernur Aceh Muzakir Manaf bahkan hanya sebentar bertemu dengan Gubernur Sumut Bobby Nasution karena alasan agenda.

Bobby sendiri mengajak Pemerintah Aceh untuk mengelola bersama empat pulau tersebut.

“Aceh dan Sumatra Utara ini kan bagian yang tidak terpisahkan,” kata Bobby dalam kunjungan ke Banda Aceh.

Ia menekankan bahwa pengalihan wilayah bukan hasil tekanan politik, melainkan prosedur formal yang dijalankan Kemendagri.

Bobby juga menyinggung potensi sumber daya alam di pulau-pulau itu yang bisa dikelola bersama, termasuk cadangan migas jika ada.

“Kalau ada potensi migas, ya bisa kita kelola sama-sama,” ucapnya.

Namun di tengah ajakan kerja sama itu, Muslim Ayub mengingatkan agar pemerintah tidak mengorbankan kepentingan masyarakat demi investasi asing.

Menurutnya, konflik wilayah bisa menjadi bencana sosial jika tidak diselesaikan dengan adil.

Ia menegaskan bahwa DPR akan terus mengawal persoalan ini dan mempertanyakan keterlibatan tokoh-tokoh pusat dalam keputusan tersebut.

Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyebut kunjungannya bersama Bobby sebagai bentuk silaturahmi kepada tokoh Aceh.

Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal, mengungkapkan bahwa beberapa gugatan terkait batas wilayah sudah pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi, namun sebagian ditolak.

“Apabila masuk jalur hukum, kita akan ikuti,” ujarnya.(R-01)**