Kendaraan Dinas Dikuasai Pihak Tak Berhak, Tokoh Kuansing Minta BPKAD Bergerak Cepat

Teluk Kuantan || MuaraMars.com || — Tokoh masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, H. Syaifullah Afrianto, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuansing melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) segera menertibkan aset daerah, khususnya kendaraan dinas yang diduga saat ini masih dikuasai pihak yang tidak berhak.

Hal tersebut disampaikan Syaifullah, yang akrab disapa “Yan Tembak”, pada Senin (6/4/2026),

“menyikapi kondisi pengelolaan aset daerah di tengah situasi keuangan daerah yang sedang mengalami tekanan.ada yang memanfaatkan situasi kondisi

Menurutnya, keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau yang tengah melakukan pemeriksaan di Kuansing harus dimanfaatkan untuk mendorong penataan aset secara menyeluruh.

“Kita minta BPK RI Perwakilan Riau ikut membantu agar seluruh aset Pemkab Kuansing, khususnya kendaraan dinas, bisa kembali sesuai peruntukannya dan tidak dikuasai oleh pihak yang tidak berhak,” tegasnya.

Ia menilai, langkah penertiban aset sangat penting mengingat kondisi keuangan daerah saat ini sedang mengalami defisit, ditandai dengan terjadinya tunda bayar, pemotongan transfer ke daerah (TKD), serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum optimal.

Dalam situasi tersebut, Syaifullah mengingatkan agar pemerintah daerah lebih bijak dalam pengelolaan anggaran, terutama dengan menghindari pembelian kendaraan dinas baru.

“Lebih baik perbaiki dan manfaatkan kendaraan yang sudah ada. Kendaraan yang masih dikuasai pihak lain dan tidak berhak harus segera dikembalikan ke Pemda agar bisa menunjang kinerja aparatur,” ujarnya.

Ia berharap, dengan penertiban aset yang maksimal, Pemkab Kuansing dapat meningkatkan efisiensi belanja serta mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah demi mendukung pelayanan publik,

Sementara pihak Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuansing Melalui Kabid Aset Kabupaten Kuantan Singingi, hingga berita ini di publikasikan belum ada jawaban terkait mobil dinas yang di pegang oleh orang yang tidak memiliki kepentingan dalam menjalankan tugas di pemerintahan di Kuansing.

Berita akan berubah sesaat bila ada jawaban klarifikasi yang akurat dari pihak dinas terkait. Dan Bupati Kuansing Amby dimintak agar tegas dalam mengambil keputusan untuk menarik paksa kenderaan dinas pada tangan orang yang tidak berhak memakai mobil tersebut. (Tim/MMC/Red)***

Editor: R-07

“Tegakkan Kebenaran Demi Keadilan”