Situasi saat pemaparan dalam kegiatan konsultasi publik ekspor CPO melalui bursa berjangka.
[ Jakarta ], Muaramars.com — Menindaklanjuti program pemerintah untuk segera meluncurkan Bursa Sawit Indonesia, Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) melakukan konsultasi publik pada hari Rabu, 23 Agustus 2023.
Dalam kegiatan konsultasi publik ekspor CPO (crude palm oil) melalui bursa berjangka yang dilaksanakan di Auditorium Kementerian Perdagangan menjadi salah satu langkah finalisasi untuk peluncuran bursa yang dijanjikan luncur dalam dekat ini.
Acara dibuka langsung oleh Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko dan dilanjutkan dengan arahan dari Direktur jenderal Perdagangan Luar Negeri, Budi santoso.
Pada sesi pemaparan yang di moderatori Handi Irawan dari Kadin, Pejabat Teknis Kementerian Perdagangan (Kemendag) bergantian memberikan tiga poin utama yang dipaparkan dalam konsultasi publik ini yakni; (1) Konsep rancangan Permendag ekspor CPO melalui bursa berjangka yang dibawakan oleh Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, (2) Konsep rancangan perarturan Bappebti tentang petunjuk tenkis pelaksanaan perdagangan pasar fisik untuk ekspor CPO di Bursa Berjangka oleh Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan, serta (3) Konsep PTT bursa dan lembaga kliring oleh Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan PBK.
Mengingat pentingnya sesi finalisasi ini, terpantau hadir Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Dr. Rino Afrino, perwakilan dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), perwakilan Gabungan Industri Minyak nabati Indonesia (GIMNI), perwakilan Asosiasi Industri Minyak makan Indonesia (AIMMI), serta perwakilan Produsen Oleochemical Indonesia (APROBI).
Melalui sesi ini, Bappebti ingin memastikan bahwa alur dagang serta peraturan yang dipayungi oleh pemerintah melalui draft Permendag Ekspor CPO tidak bertabrakan dengan ketentuan yang sudah berlaku seperti hak ekspor atas kewajiban DMO sesuai Permendag Nomor 50 Tahun 2022. Dengan demikian transisi perdagangan dapat berlangsung lancar.
Selain itu, melalui usulan proses perdagangan yang diajukan, Bappebti ingin memastikan bahwa alur perdagangan di Bursa CPO nantinya tidak membuat kerugian bagi pihak pengusaha yang disebabkan kesulitan teknis dan lain sebagainya.
Usai kegiatan konsultasi publik ini, pemerintah menargetkan akan dapat meluncurkan Bursa CPO Indonesia dalam waktu dekat.
Sekjen APKASINDO, Dr. Rino Afrino yang hadir dalam rapat menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Perdagangan yang terus melakukan progres yang baik, cermat, kehati-hatian, dan mengelaborasikan semua masukan stakeholder ke dalam peraturan peraturan yang akan dikeluarkan terkait bursa CPO meliputi Permendag Ekspor CPO, peraturan kepala Bappebti tentang Bursa CPO, peraturan tata tertib bursa dan kliring, peraturan harga referensi, dan sebagainya.
“Semoga proses harmonisasi berjalan cepat dan peraturan segera di keluarkan dan efektif berlaku 60 hari setelah peraturan tersebut dikeluarkan,” ujar Rino.
Editor : Nanda
Penulis : Umar Ocu
