Editor : Saidina.Umar, C,.SH
Satker PJN Wilayah II diduga Takut dengan Wartawan, hal itu di buktikan saat awak media konfirmasi oleh Ketua bidang Infestigasi DPP Topan RI inisial Ai tidak Mau menjawab Terkait Ruas Jalan menuju Padang -Lubuk Selasih hancur lebur,
Padang (Sumbar), Muaramars.com — Pejabat yang sudah di dahulukan selangkah serta diberi wewenang dan gaji oleh negara tidak harus menghindar atas apa yang harus semestinya di pertanyaakan oleh wartawan terkait kebijakan dan tanggapan ia selaku Pejabat publik di Satker PJN wilayah II hasil bungkam. dari konfirmasi wartawan dan tidak membuat aplikasi sistem pembodohan seolah-olah tidak mau menerima wawancara dan konfirmasi media, sementara yang bersangkutan satker yang harus terbuka atas informasi Publik sesuai fakta yang transapan, bukan menghindar dari wartawan saag tim konfirmasi usai melakulan crhos check data di lapangan.
PJN wilayah II Sumbar Andi Mulya Rusli ST.MT selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) sudah berinteraksi dengan wartawan, dan menyuruh awak media komunikasi dengan aplikasi yang di buat oleh BPJN Wilayah II Sumbar ini jelas diduga melepaskan tanggung jawab dari pekerjaan yang ia kelola yang bersumber dari dana APBN uang rakyat tahun anggaran 2024,
Andi saat di konfirmasi awak media (23/03/24) via WhatsAppnya 085363158xxx tidak ada jawaban melalui Chet tidak dibalas. PJN II Sumbar selaku penanggung jawab Andi Mulyadi Rusli ST.MT.sudah melanggar UU Keterbukaan Publik dengan mengkedepankan takut atau alergi dengan wartawan atau memang sengaja untuk menghindar dari konfirmasi terhadap wartawan??
Wartawan tidak untuk ditakuti namun wartawan penjabat harus di dekati, lantaran setiap kegiatan besar kecil yg mereka lakukan itu akan besar dengan adanya insan pers dalam Expos apa yang sudah ia kerjakan,
Pengalaman awak media ini mengkonfirmasi KOMPU tersebut atau sistem nomor contak yang di kendalikan Pegawainya tidak semua ia mampu menjawab pertanyaan wartawan dan bahkan tidak memberikan informasi yang sesungguhnya terkesan nomor contak kompu tersebut hanya akal-akalan saja untuk mencuci tangan agar tidak di konfirmasi oleh media.
Dilihat pekerjaan yang tertera di papan informasi: Kementrian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat.Direktorat Jenderal Bina Marga.Balai pelaksanan jalan Nasional Sumatera Barat.Satker pelaksanan jalan Nasional wilayah II Provinsi Sumatera Barat.
Satuan Kerja : Satker Pelaksanan Jalan Nasional Wilayah II provinsi Sumatra Barat
Pekerjaan: Penanganan Longsor Padang-Lubuk Selasih-Padang Aro
Nomer Kontrak: KU.0210/KTR.05.PPK-2.1-PJN II/II/2023
Tanggal Kontrak : 3 February 2023
Nilai Kontrak : Rp 16.167.922.000.
Sumber Dana : APBN TA 2023.
Masa Pelaksana : 332 kalender
Kontraktor Pelaksana :PT Alco Sejahtera Abadi.
Konsultan Pengawas : PT Daksinapati Karsa Konsiltindo KSO.PT SEECONS.
Dalam Hal ini Ketua Investigasi Lembaga DPP TOPAN RI Abdul Rahman.mengatakan Pejabat Publik seharusnya jangan alergi sama wartawan dan yang di buat oleh PJN Wilayah II Sumbar adalah cara licik untuk tidak mau di konfirmasi awak media ujar Rahman.
Pekerjaan APBN jelas yang di pungut dari pajak rakyat, untuk proyek jalan nasional khususnya di Balai Besar Pemeliharaan Jalan Nasional Wilayah II Sumatera Barat Padang -Lubuk Selasih-Padang Aro .
Proyek Satuan Kerja (Satker) PJN Wilayah II yang di nakhodai oleh Andi Mulya Rusli ST.MT ini kata rahman, terkesan adanya ketertutupan informasi publik bahwa berdasarkan UU Ri No 40 Tahun 1999 Tentang Pers sepanjang penyelenggaraan publik yang bersumber dari uang negara siapa saja boleh di konfirmasi sekalipun itu presiden.
Perlu juga Satkernya mengindahkan UU Ri No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dari KKN. Dan presiden Ir Jokowi sudah menerbitkan PP Ri No 43 Tahun 2018 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana KKN dan Pemberian Penghargaan Kepada jadi semua sudah jelas.
Kenapa harus ke nomor kompu anda selaku Satker sudah komunikasi dengan rekan-rekan wartawan. Jadi intinya ini terkesan menghindar tidak menyadari bahwa mereka bagian dari amanat reformasi untuk menjalankan amanat penyelenggara negara.
Masih tambah Rahman lagi, kita lihat saja dulu nanti kalau sudah dapat dokumentasi pekerjaan rekanan PT Alco Sejahtera Abadi ini, baru kita kumpulkan bahan keterangannya dan kita minta kawan -kawan penyidik dari Kejati untuk menginvestigasi ulang informasi ini dugaan indikasi Mark up materialnya. (MuaraMars)**
Tim /Red
